JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Penolakan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan Pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Penolakan PDIP Bersifat Ideologis dan Konstitusional
Megawati menekankan bahwa penolakan PDIP terhadap Pilkada melalui DPRD bukan sekadar sikap politik jangka pendek.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Ini bukan sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut.
Menurutnya, mekanisme Pilkada tidak langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi roh utama Reformasi 1998.
Putusan MK Tegaskan Pilkada Bagian dari Pemilu
Megawati menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah memperjelas tafsir Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh direduksi menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis. Pilkada secara konstitusional merupakan bagian dari pemilihan umum.
“Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD. Wacana Pilkada lewat DPRD jelas bertentangan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tegas Megawati.
Pilkada Langsung Capaian Penting Reformasi
Megawati menilai Pilkada langsung sebagai salah satu capaian penting demokratisasi pasca-Reformasi. Sistem ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dibatasi oleh sentralisme kekuasaan.
Sebaliknya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap sebagai praktik lama yang tidak menjamin transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.
PDIP Siap Jaga Demokrasi dari Kemunduran
Di akhir pidatonya, Megawati menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk terus berada di garis depan dalam menjaga demokrasi dan hak politik rakyat.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” tuturnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
