Nasional

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan 71 desa sebagai percontohan model Kuantum Desa untuk mempercepat pembangunan dan mendorong kemandirian desa. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM) Kemendes PDT, Rosyid Althaf, mengatakan desa percontohan tersebut akan dipilih dari 211 desa yang teridentifikasi

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengerahkan 70 personel BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Selain membantu pemadaman, tim juga memberikan layanan kesehatan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan pengerahan personel

SERANG, Lingkar.news – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan santri harus berperan sebagai benteng moral bangsa di tengah krisis keteladanan dan berbagai tantangan era digital. Menurut Yandri, Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menghadapi persoalan seperti judi online, korupsi, dan

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung inisiatif Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) untuk memperkuat literasi digital santri melalui pelatihan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga keamanan siber. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wapres Gibran dan perwakilan Yayasan Pendidikan Widya Bakti serta UTDI di Istana Wakil Presiden, Jakarta,

Jakarta, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan tegas terkait pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai usulan penghilangan unsur kerugian keuangan negara dalam definisi tindak pidana korupsi. Juru Bicara KPK RI, Budi Prasetyo mengatakan, unsur kerugian keuangan negara sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU

PATI, Lingkar.news — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Provinsi Jawa Tengah, merotasi jajaran pejabatnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026) siang. Langkah penyegaran birokrasi ini bergulir sehari setelah putusan terkait Bupati nonaktif Sudewo. Dari puluhan pejabat eselon III dan IV yang

JAKARTA, Lingkar.news — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibat secara intensif pihak TNI dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Langkah ini diambil seiring munculnya indikasi keterlibatan prajurit TNI aktif dalam konstruksi perkara tersebut. Sebagai bentuk koordinasi resmi, lembaga antirasuah ini telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima

JAKARTA, Lingkar.news — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penyerahan sekaligus menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari NMB, kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal (HRM). Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan uang tunai itu dilakukan langsung oleh kuasa

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto menghadiri persemayaman almarhum Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kehadiran Presiden menjadi bentuk penghormatan terakhir terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut sekaligus ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Setibanya di Mabesad, Prabowo disambut Menteri Pertahanan

JAKARTA, Lingkar.news — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusivitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat desa, melalui penguatan sinergi bersama 10 asosiasi desa serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) guna menyelesaikan berbagai konflik internal warga secara efektif. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, mengungkapkan