Nasional

SURABAYA, Lingkar.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk 10 klaster penguatan integritas pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menekan praktik korupsi yang masih melibatkan sejumlah kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan klaster tersebut menjadi […]

JAKARTA, Lingkar.news – Pengusutan tuntas kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi di tubuh Kejaksaan. Sejumlah pengamat hukum dan politik menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh guna memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta memastikan sistem pengawasan di Kejaksaan berjalan lebih efektif. Dorongan tersebut mengemuka

MAKASSAR, Lingkar.news – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah anggapan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menutup warung kelontong di desa. Ia juga memastikan isu larangan berdagang dalam radius dua kilometer tidak benar. Menurut Yandri, informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan portal pengaduan bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Portal tersebut akan menjadi saluran resmi bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program untuk menyampaikan berbagai kendala operasional secara cepat, transparan, dan objektif. “Dan

JAKARTA, Lingkar.news – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meningkatkan status keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari semula kejadian menonjol menjadi kejadian fatal. Kebijakan tersebut diikuti dengan penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengetatan pengawasan dilakukan setelah Sudaryono menerima laporan terdapat 693 siswa dan

Kupang – Di balik kemajuan banyak desa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sosok-sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan, mengabdikan hidupnya untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok. Salah satunya adalah Kandidatus Angge, seorang pejuang pemberdayaan masyarakat yang telah mengabdikan lebih dari seperempat abad hidupnya untuk mendampingi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. Kandidatus Angge

SEMARANG, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia menjadikan kebersihan sebagai prioritas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Menurutnya, persoalan sampah harus dituntaskan dalam waktu satu tahun agar wisatawan asing semakin tertarik berkunjung ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan hasil renovasi bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar prosedur operasional standar (SOP). Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran, mulai dari makanan yang tidak higienis, kasus keracunan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang

Sumberpinang – Komitmen memperkuat kualitas pendampingan desa kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah 3 Pendamping Desa yang diselenggarakan di Cafe Asri, Desa Sumberpinang, Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang diikuti jajaran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyusun langkah percepatan pembangunan desa yang lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Rakor berlangsung

Jakarta, Lingkar.news – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menyampaikan keberatan atas status hukum yang disematkan kepadanya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Febrie menyoroti prosedur penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik.