MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk menangani dampak banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah kabupaten di NTB.
Anggaran tersebut disiapkan untuk kebutuhan mendesak korban bencana di lima daerah yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan penyiapan anggaran BTT tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur NTB.
“Kami sudah mengundang kabupaten/kota untuk menyiapkan usulan program kegiatan. Yang tidak bisa ditangani (kabupaten/kota) akan dicarikan provinsi melalui dana BTT,” ujar Sadimin di Mataram, Jumat (16/1/2026).
Fokus Logistik dan Infrastruktur Vital
Sadimin menjelaskan dana Rp16 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak serta perbaikan infrastruktur vital, seperti jembatan putus dan akses jalan yang menghubungkan wilayah terdampak.
“Sesuai arahan gubernur, dana itu untuk logistik dan infrastruktur, terutama jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki,” katanya.
Lima Daerah Terdampak Bencana
Anggaran BTT tersebut tidak dialokasikan untuk satu wilayah saja, melainkan mencakup lima daerah terdampak, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, dan Dompu.
“Bencana terjadi di Dompu, Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur akibat angin puting beliung, serta Lombok Barat. Total ada lima kabupaten/kota,” jelas Sadimin.
Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini menyebut saat ini BPBD masih melakukan pendataan total kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut.
“Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Estimasi kerugian belum bisa disampaikan karena masih dalam proses pendataan,” ujarnya.
Penanganan Rumah Rusak Dilakukan Bersama
Sadimin menambahkan penanganan rumah warga yang rusak akan dilakukan secara kolaboratif sesuai kewenangan masing-masing pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, hingga pemerintah pusat melalui BNPB dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Nanti kita hitung kemampuan anggaran dan kebutuhan. Penanganannya akan dilakukan bersama sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.
Banjir Berulang Akibat Alih Fungsi Lahan
Sadimin menyoroti banjir berulang kali di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Desa Buwun Mas dan sekitarnya makin sering terjadi banjir imbas alih fungsi lahan di kawasan hulu.
“Kalau kita lihat ke atas bukit, tutupan lahan-nya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar bencana banjir tidak terus berulang setiap tahun.
“Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus kita sadari dan ubah bersama,” kata Sadimin.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
