Gubernur NTB Dorong Budaya Kesiapsiagaan untuk Tekan Risiko Bencana

MATARAM, Lingkar.news Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mendorong masyarakat untuk terus menggalakkan budaya siaga bencana sebagai kunci utama dalam menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

“Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi bisa meminimalkan dampaknya melalui kesiapsiagaan,” kata Iqbal dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 di kawasan Car Free Day Jalan Udayana, Kota Mataram, Minggu (26/4/2026).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menggelar peringatan HKB 2026 di kawasan tersebut dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Iqbal menegaskan, wilayah NTB memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga erupsi gunung api, sehingga membutuhkan pendekatan berkelanjutan dalam membangun budaya siaga.

“Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan. Dengan pengetahuan, latihan, dan sistem yang baik, kita mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi kerugian,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem informasi kebencanaan melalui platform digital Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SIAGA NTB.

Sistem tersebut dirancang untuk menyediakan informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kepada masyarakat agar respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat.

“Melalui SIK SIAGA NTB, masyarakat dapat mengakses peringatan dini dan langkah mitigasi secara tepat waktu,” ucapnya.

Kegiatan HKB 2026 diawali dengan “Senam Tangguh” yang menjadi simbol kesiapan fisik sekaligus kebersamaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Selanjutnya, BPBD NTB bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB dan Program SIAP SIAGA menggelar berbagai sosialisasi terkait mitigasi bencana.

Salah satunya adalah program Desa Tangguh Bencana (Destana), yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola risiko secara mandiri, termasuk pembentukan relawan dan penyusunan rencana kontinjensi.

Selain itu, BPBD NTB juga memaparkan kajian ketangguhan pulau kecil yang telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air di Lombok, serta Pulau Moyo, Pulau Medang, dan Pulau Bungin di Sumbawa.

Dalam aspek inklusivitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB turut memberikan edukasi terkait penanganan kelompok rentan saat bencana.

Pengurus ULD, Sri Sukarni, menegaskan pentingnya memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang setara saat terjadi bencana.

“Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penyelamatan,” katanya.

Peringatan HKB 2026 juga diramaikan dengan pameran literasi kebencanaan, donor darah, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Jurnalis: Ant
Editor: Basuki