Mataram (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun ini memaksimalkan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan terpadu berbasis data dan wilayah.
“Langkah itu sebagai tindak lanjut dari pola penanganan yang dinilai telah menunjukkan hasil positif selama ini,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.
Pada tahun 2026 Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran tersebut sebagai komitmen serius Pemkot Mataram dalam menekan angka kemiskinan di kota tersebut.
Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan di Kota Mataram tahun 2025 sebanyak 39.816 jiwa, angka itu turun 0,85 persen atau berkurang 3.924 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Mohan Roliskana menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram melalui strategi pendekatan terpadu berbasis data dan wilayah.
Selama ini langkah penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram diklaim tidak dilakukan secara sporadis, melainkan telah memiliki protokol dan prosedur yang jelas serta berbasis pemetaan yang terukur.
Penanganan kemiskinan ekstrem sudah dipetakan, baik berdasarkan wilayah maupun jumlah, sehingga intervensinya tidak parsial, melainkan dibagi sesuai klasifikasi dan ditangani setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki relevansi.
Pembagian peran antar-OPD menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif. Setiap OPD diberikan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing sehingga penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
“Penanganan kemiskinan ekstrem kami sebar ke seluruh OPD terkait agar intervensi yang dilakukan bisa lebih fokus dan terukur,” katanya.
Wali Kota menilai pola yang selama ini diterapkan telah menunjukkan dampak nyata, terlihat dari adanya tren penurunan angka kemiskinan pada tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah kota berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan kapasitas program tersebut.
Dengan adanya penurunan kemiskinan tahun 2025 sebesar 0,85 persen atau berkurang 3.924 jiwa dari tahun 2024, keberhasilannya dinilai sudah mulai terlihat.
“Itu menjadi satu bukti pola yang kami gunakan memiliki dampak, karena itu upaya penanganan akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar lebih efektif,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri sebelumnya mengatakan dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp68 miliar tersebut tersebar di berbagai OPD. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp54 miliar.
Kenaikan alokasi anggaran itu digunakan untuk berbagai program intervensi yang lebih komprehensif melalui sejumlah OPD, termasuk kegiatan pelatihan kerja agar masyarakat bisa membuka lapangan kerja mandiri.
Penanganan kemiskinan di Mataram disebut tidak hanya berfokus pada peningkatan penghasilan masyarakat, tetapi juga menyasar aspek infrastruktur dasar dan kualitas hidup. Hal ini mencakup program pendidikan, edukasi kemandirian ekonomi, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta peningkatan fasilitas sanitasi.
“Selain itu penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan juga menjadi bagian dari upaya kami dalam penanggulangan kemiskinan,” katanya. (LINGKAR NETWORK)
