JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN, mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Menurut Prabowo, langkah tersebut dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” kata Prabowo.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” lanjutnya.
Baca juga: Prabowo Targetkan Nilai Tukar Rupiah di Kisaran Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS pada 2027
Presiden mengatakan dirinya telah disumpah di hadapan rakyat dan lembaga negara untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
Menurut Prabowo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi ekonomi nasional, memastikan kesejahteraan warga negara, dan menjadi pedoman perjalanan bangsa ke depan.
Kepala Negara mengatakan APBN disusun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan berdiri di atas kaki sendiri.
“Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.
Pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 itu turut dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
