Lombok Barat, NTB (LINGKAR.NEWS) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.
Dalam tinjauan ini, Maruarar Sirait dan Tito Karnavian didampingi oleh Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Lombok Barat Nurul Adha, serta anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.
Di hadapan warga penerima bantuan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa total anggaran Kementerian PKP pada tahun 2026 mencapai Rp10 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 80 persen atau lebih dari Rp8 triliun diperuntukkan bagi program bedah rumah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah NTB.
“Sisanya untuk bayar gaji dan sebagainya. Itu pun nggak sampai 10 persen. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit. Sementara itu, pada tahun 2026 alokasi meningkat menjadi 6.918 unit, yang berarti terjadi kenaikan hingga empat kali lipat.
“Ini perjuangan pemerintah untuk warga NTB,” kata Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.
Menteri PKP menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan untuk mengurus rakyat. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri,” tegasnya.
Ara turut mengingatkan pemerintah daerah maupun unit balai Kementerian PKP untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi rumah calon penerima. Hal ini bertujuan agar bantuan bedah rumah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi, benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah yang rusak parah, sehingga bantuannya tepat sasaran,” katanya.
Saat meninjau salah satu rumah warga yang rusak parah dengan dinding anyaman bambu dan lantai semen tanpa sekat kamar, Ara mengajak Mendagri dan para gubernur yang hadir untuk melihat langsung kondisi tersebut secara objektif.
“Kita sudah lihat bersama-sama rumah ini memang pantas dibedah. Ini masalahnya sudah bolong-bolong di dinding, bocor-bocor di atap, lantai juga tanah semen, sehingga 100 persen bantuan tepat sasaran,” ujar Ara.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa secara nasional pemerintah mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit rumah untuk dibedah pada tahun ini. Ia berharap bantuan ini difokuskan kepada warga dengan kondisi hunian yang benar-benar memprihatinkan.
“Bahkan ada yang lebih sulit dari rumah di NTB ini, waktu saya meninjau di salah satu Pulau Sitaro namanya di Sulawesi Utara sudah dapat bantuan juga. Jadi, kita harus bersyukur dapat target bantuan,” katanya.
Salah satu warga penerima bantuan, Abdul Azim, mengaku bersyukur atas realisasi bantuan bedah rumah ini. Ia menyebut selama bertahun-tahun keluarganya hanya menjalani pendataan tanpa ada kejelasan tindak lanjut sebelumnya.
“Alhamdulillah, tahun ini bisa dibantu,” ujarnya.
Abdul Azim yang bekerja sebagai pekerja serabutan menerima bantuan BSPS sebesar Rp20 juta. Pengerjaan bedah rumah tersebut dijadwalkan dimulai pada 20 Mei dengan target penyelesaian pada 30 Juni 2026, di bawah pengawasan pendamping dan unit pelaksana tugas (UPT) Balai PKP. (LINGKAR NETWORK)
