Mataram, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, Jumat (3/7/2026).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya daerah untuk membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan pemerintah pusat, guna memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan bahwa diplomasi bagi pemerintah daerah adalah instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan memastikan program strategis nasional dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Terkait teknis pelaksanaan, kerja sama ini mencakup sembilan ruang lingkup selama lima tahun, mulai dari penataan ruang laut, tata kelola perikanan, hilirisasi produk, hingga peningkatan kapasitas SDM.
“Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” tegas Iqbal.
Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi investasi di daerah serta menyinergikan kebijakan pusat dan daerah agar lebih terarah.
“Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Iqbal.
Manfaat dari sinergi ini difokuskan pada peningkatan produktivitas bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha melalui pengembangan SDM yang kompetitif.
“Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan,” ucap Iqbal.
Keberhasilan NTB dalam menginisiasi kerja sama strategis ini mencerminkan efektifnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengakselerasi program nasional.
“Bagi Pemprov NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani,” pungkasnya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
