JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan akan mengawal penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemerintah juga menyiapkan skema baru penyaluran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa agar langsung masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Komitmen itu disampaikan Yandri saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-20 sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
“Kami akan mengawal dan berkoordinasi dengan BKN agar Nomor Induk Perangkat Desa segera diterbitkan,” kata Yandri dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 telah diterbitkan untuk mengakomodasi sejumlah aspirasi PPDI. Salah satu substansinya ialah perubahan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penghasilan tetap perangkat desa.
Melalui skema baru tersebut, dana Siltap akan ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa sehingga pembayaran gaji perangkat desa diharapkan tidak lagi mengalami keterlambatan.
“Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan II/a dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala,” ujar Yandri.
Menurutnya, penghasilan tetap perangkat desa direncanakan naik sebesar 2 persen setiap dua tahun.
Yandri juga menyebutkan bahwa setelah NIPD diterbitkan, perangkat desa akan memperoleh kepastian hak hingga masa purnatugas. Pemerintah juga akan menanggung kepesertaan BPJS Kesehatan perangkat desa hingga yang bersangkutan meninggal dunia.
Dalam forum tersebut, Yandri mengapresiasi pelaksanaan Harlah dan Rakernas PPDI yang dihadiri peserta dari 21 provinsi. Ia menyampaikan permohonan maaf karena kapasitas Aula Kemendes PDT belum mampu menampung seluruh peserta.
Mendes memastikan hasil Rakernas akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), BKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Yandri juga menginformasikan adanya peluang bagi sekitar 45 ribu pemuda Indonesia untuk mengikuti program beasiswa magang sambil bekerja di Jepang. Informasi rekrutmen tersedia melalui laman resmi Kemendes PDT.
Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria itu, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap peran PPDI dalam mendukung program pemerintah.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan desa sekaligus garda terdepan dalam memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Kampung Nelayan Merah Putih,” tandasnya.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
