LOMBOK UTARA, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penguatan ekosistem ekonomi desa dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula DP2KB PMD Kabupaten Lombok Utara, Senin (3/8/2026).
Kegiatan ini bertujuan memetakan peluang keterlibatan pelaku ekonomi lokal, pola kolaborasi pemangku kepentingan, serta tata kelola implementasi program strategis nasional tersebut di tingkat desa.
Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Program ini menjadi bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting, mendukung kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Kepala DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP, ME, saat membuka acara menyatakan bahwa terpilihnya Lombok Utara sebagai lokus FGD merupakan sebuah kehormatan.
“Acara FGD ini diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi konkret untuk perbaikan implementasi program ke depan,” ujar Atmaja.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Peneliti FEB UI, Desti Fitriani, SE, Ak, MA, Ph.D., menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Kehadiran semua pihak dalam FGD ini menjadi nilai tambah bagi penyempurnaan riset kami, sehingga nantinya dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah pusat,” terangnya.
FGD yang diikuti oleh 35 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan KPPG, SPPG, Kepala Desa, BUMDesa, hingga pelaku UMKM dan kader Posyandu ini, membahas tiga poin utama.
Ketiganya meliputi potensi desa dan kesiapan pelaku ekonomi lokal, tata kelola koordinasi antar aktor, serta tantangan dan peluang penguatan ekonomi desa dalam mendukung MBG.
Sebagai tindak lanjut, para peserta menyepakati rekomendasi berupa komitmen kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU) antara BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan UMKM sebagai penyuplai kebutuhan dapur SPPG maupun pengelola limbah dapur.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan program ketahanan pangan desa, khususnya melalui unit usaha peternakan dan pertanian yang didanai 20 persen dari Dana Desa tahun 2025, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal hasil FGD tersebut.
Penulis : Lalu Ardian Zamzamy / Korkab TPP Kemendesa PDT – Lokasi : (Aula DP2KBPMD Lombok Utara)
