Mataram, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan langkah strategis dengan mengintegrasikan program Desa Berdaya ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai mesin penggerak ekonomi utama untuk menekan angka kemiskinan di wilayah desa dan kelurahan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyasar akar permasalahan ekonomi masyarakat agar tercipta kemandirian yang berkelanjutan, bukan sekadar pemberian bantuan sosial sementara.
“Yang kami ingin lakukan adalah selesaikan masalah dasarnya, lalu kami berdayakan,” ujar Lalu Muhamad Iqbal dalam kegiatan Diklat KDKMP Desa Berdaya Transformatif di Mataram, Selasa (18/8/2026).
Ia menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga administratif. Sebaliknya, koperasi harus menjadi motor penggerak yang mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam bertransaksi serta mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTB menyimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial yang bersifat jangka pendek tidak efektif dalam memutus rantai kemiskinan karena hanya bersifat menunda kemiskinan tanpa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara permanen.
“Pemerintah provinsi tidak ingin lagi menjadi simpatisan, tidak ingin lagi menjadi Robin Hood buat masyarakatnya, karena pendekatan memberikan bantuan sosial saja berhenti di sana itu berarti hanya menunda kemiskinan,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut.
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, serta pengurus KDKMP. Melalui sinergi program Desa Berdaya dan penguatan entitas bisnis desa, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan yang saat ini mendekati 12 persen menjadi di bawah 10 persen pada periode 2029 hingga 2030.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
