Lombok Utara, Lingkar.news – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membidik anak-anak dari keluarga Desil 1-2 yang miskin ekstrem serta anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah itu untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
Iqbal mengatakan Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda dari sekolah reguler. Jika sekolah biasa berfokus pada perbaikan kurikulum dan kelas, Sekolah Rakyat memberikan intervensi lebih dalam terhadap kehidupan siswa.
Menurut dia, Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab persoalan kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui perbaikan kurikulum dan gedung sekolah.
“Fokusnya di Sekolah Rakyat ini tentu saja punya dampak tidak langsung pada berkurangnya angka putus sekolah. Tetapi yang lebih penting adalah ini menampung dari Desil 1, Desil 2, yang miskin ekstrem. Yang tidak mungkin dinaikkan pendidikannya hanya dengan memperbaiki kurikulumnya, dengan memperbaiki kelasnya. Tetapi dia harus diintervensi lebih dalam, sampai kehidupannya juga diperbaiki, asupannya diperbaiki, kemudian pola-pola kehidupan yang lainnya juga diperbaiki. Nah itulah target utama dari Sekolah Rakyat ini,”
Hal itu disampaikan Iqbal di Lombok Utara, Senin (2/11/2026), usai membuka dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Lombok Utara.
Usulan Sekolah Rakyat Khusus Anak Pekerja Migran
Selain menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem, Iqbal mengusulkan konsep Sekolah Rakyat khusus anak-anak pekerja migran kepada Menteri Sosial. Usulan tersebut sudah disetujui secara prinsip.
“Ini untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul akibat bapak ibu meninggalkan anak-anaknya dan menitipkan kebanyakan kepada keluarga, khususnya kepada kakek neneknya dan ini jadi persoalan sosial yang banyak terjadi di masyarakat kita,”
Iqbal menjelaskan konsep tersebut akan direalisasikan di Lombok Timur dengan memanfaatkan lahan bekas Akper di Sakra. Lombok Timur merupakan kantong terbesar pekerja migran di NTB selain Lombok Tengah.
Konsep Sekolah Rakyat khusus anak PMI itu akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) akan diperkuat, sementara komunikasi anak dengan orang tua yang berada di luar negeri akan difasilitasi.
“Anak-anak ini memang praktis tidak memiliki keluarga karena keluarganya sudah, bapak ibunya sudah di luar negeri dan kesulitan untuk komunikasi. Nah kita akan fasilitasi komunikasinya nanti,”
Iqbal menyampaikan hal tersebut terkait penyesuaian konsep Sekolah Rakyat bagi anak-anak pekerja migran.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
