Jakarta, Lingkar.news – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengemukakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Terkait hal tersebut, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelayanan yang tidak mencakup sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN menyiapkan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan). Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus, agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” ujar Nanik.
Nanik juga menjelaskan alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dalam program ini. Keterlibatan unsur militer tersebut ditujukan untuk pembangunan Program MBG di wilayah 3T yang membutuhkan keahlian teritorial.
“Beliau sudah mengajukan proses pengunduran diri (dari TNI) dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Namun, proses pengunduran dirinya sudah dilakukan dan berlangsung sejak kemarin. Mengapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program di 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ,” ucap Nanik.
BGN juga telah menyiapkan rencana kerja yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG pada tahun 2026 mencapai Rp268 triliun.
“Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia,” tuturnya.
Nanik menegaskan bahwa pihaknya tidak segan melakukan penangguhan apabila operasional dapur MBG tidak dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. (rara-lingkar.news)
