admin

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto melantik delapan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sore. Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, setelah nama-nama mereka disetujui dalam rapat paripurna DPR RI

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2025. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa penerapan AI meningkatkan optimalisasi dan efisiensi dalam verifikasi LHKPN. “Dari beberapa LHKPN yang telah diverifikasi menggunakan teknologi AI di tahun 2025, menunjukkan peningkatan optimalisasi dan

JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan kesimpulan pembahasan Komisi III DPR RI. Salah satu poin utama menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian. “Terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan

JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 secara resmi menyetujui sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031. Persetujuan tersebut mengesahkan sembilan nama hasil uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi II DPR RI. “Apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi III DPR RI menyetujui Adies Kadir, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, untuk menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI dari unsur usulan DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan agenda penggantian calon hakim MK, yang digelar di Kompleks

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, yang berisi delapan poin percepatan reformasi Polri di Gedung Parlemen Senayan,