Nasional

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Keahlian DPR RI menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dirancang agar perampasan aset hasil kejahatan seperti korupsi dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana pengadilan. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, mekanisme tersebut dimungkinkan dengan ketentuan dan kriteria tertentu yang akan diatur secara […]

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI Prabowo Subianto menambah alokasi anggaran penelitian hingga Rp4 triliun guna memperkuat riset dan inovasi di seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai menghadiri Taklimat Presiden RI bersama para rektor perguruan tinggi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. “Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan,” ujar Airlangga usai bertemu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Fundamental Ekonomi Indonesia Masih

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) mendorong para petani untuk mendaftarkan usaha perkebunan atau pertanian yang dimiliki agar mendapatkan legalitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 di Jakarta,

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026, sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi. Airlangga menegaskan, pendanaan MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, membantah keras menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Bantahan tersebut disampaikan Aizzudin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026). “Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujar

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji kepada Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman (AIZ). “Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Aizzudin Diperiksa sebagai Saksi Budi

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembukaan kampus kedokteran gratis yang dibiayai negara sebagai solusi mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi dalam kunjungan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026), yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, . Indonesia Kekurangan

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan resmi ke Bosnia dan Herzegovina. Dalam kunjungan tersebut, Menhan RI menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, H.E. Zukan Helez, di Kementerian Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, Minggu (11/1/2026). Bahas Kerja Sama Strategis Bidang Pertahanan Kunjungan ini menjadi bagian dari

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan menampilkan tersangka dalam konferensi pers, mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu. “Mungkin rekan-rekan bertanya agak