Politik

JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai usulan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. Ia menyebut kenaikan ambang batas dapat menyederhanakan jumlah partai di parlemen sehingga peluang jual beli kepentingan menjadi lebih kecil. “Dengan demikian, bisa jadi akan mengurangi juga potensi politik transaksional, karena […]

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah menaikkan diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2026 menjadi 20 persen guna meringankan beban masyarakat. Huda meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tambahan insentif dapat direalisasikan sebelum puncak arus mudik. Dorong Koordinasi Antarkementerian Menurut Huda, masih ada waktu sebelum

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai politik. Menurut Muzani, angka tersebut akan menjadi tantangan berat bagi partai-partai untuk bisa lolos ke parlemen. “Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu

JAKARTA, Lingkar.news – Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang berencana mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan dari India menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai kebijakan tersebut kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang gencar mendorong penggunaan produk dalam negeri. “Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal,

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan perlakuan atau afirmasi kebijakan khusus bagi kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Menurut Edy, langkah tersebut penting untuk mencegah penurunan kepesertaan akibat kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama di

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk memperbolehkan bantuan dari diaspora, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malaysia, untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, bantuan itu bisa diberikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan momen menjelang bulan puasa dan Idulfitri. DPR Minta Dispensasi Satu Kali Pengiriman

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah provinsi untuk memerhatikan kondisi masyarakat setempat dalam menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait komponen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) . “Aspek sosiologis masyarakat di daerah khususnya soal kemampuan ekonomi masyarakat mesti menjadi acuan

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menilai sikap persetujuan pengembalian Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi lama merupakan standar ganda Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mwnurutnya, ada andil Jokowi sebagai presiden dalam lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mengingatkan pemerintah bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi juga diperuntukkan bagi madrasah, bukan hanya sekolah umum. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus hadir membantu pembiayaan pendidikan madrasah, terutama untuk mendorong kesejahteraan guru. “Memperjuangkan guru bukan soal politik. Ini soal

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan tidak sejalan dengan pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menyebut revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) merupakan murni inisiatif DPR. Abdullah menegaskan bahwa dalam proses pembahasan revisi UU tersebut, pemerintah tetap terlibat langsung dan aktif. Pemerintah Ikut Pembahasan