Politik

PATI, Lingkar.news – Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto mendukung penyediaan angkutan sekolah gratis sebagai upaya menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi pelajar sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ia meminta seluruh armada angkutan sekolah memenuhi standar kelayakan jalan agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelajar maupun orang tua. Angkutan […]

PATI, Lingkar.news – Fraksi PKB DPRD Pati mengingatkan pemkab agar dalam penyusunan APBD dilakukan berdasrkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pandangan tersebut disampaikan dalam pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah, menilai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam AOBD 2025 dipengaruhi penyusunan anggaran yang belum

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memecat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dari keanggotaan partai setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi sebagai respons atas penindakan yang dilakukan KPK pada Senin (20/7/2026). Viva Yoga mengatakan

JAKARTA, Lingkar.news – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang. Regulasi baru ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus membuka peluang masuknya investasi global ke Indonesia. Pengesahan UU PFII dilakukan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026

PATI, Lingkar.news – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati mengingatkan pada Pemda untuk lebih cermat pada penganggaran sebelum digedok. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pati Yeti Kristianti, menyoroti SiLPA APBD Pati tahun 2025 sebesar Rp287 miliar. Sehingga Pati mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Pemda harus

PATI, Lingkar.news – Pelayanan pada masyarakat adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Soewondo Pati. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo. “Terkait pelayanan (RSUD Soewondo) dan lain sebagainya kami harap bisa ditingkatkan,” ujarnya, Kamis (16/7/2026). DPRD Pati Tekankan Koordinasi Bandang menekankan bahwa pelayanan adalah hal

JAKARTA, Lingkar.news – Ledakan di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai insiden tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan, manajemen penyimpanan amunisi, serta evaluasi sistem keamanan di lingkungan pertahanan. Amelia mengatakan pengelolaan aset pertahanan

PATI, Lingkar.news – Fraksi PDIP DPRD Pati menyampaikan sejumlah catatan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah segera membenahi sejumlah sektor strategis sebagai bahan evaluasi pembangunan ke depan. “Fraksi PDIP, menerima laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 namun

PATI, Lingkar.news – DPRD Pati menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026). Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025. Komitmen DPRD Pati-Pemkab Wujudkan Tata

PATI, Lingkar.news – DPRD Pati mengungkap bahwa berhentinya pembangunan area parkir RSUD Soewondo Pati karena terbentur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mengingat bangunan itu aset bersejarah. Atas kondiis tersebut, Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo menekankan perlunya evaluasi. “Terkait dengan bangunan yang berhenti karena menunggu evaluasi dari pihak cagar budaya.