Politik

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan Pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikan […]

JAKARTA, Lingkar.news – Baru-baru ini viral di media sosial sejumlah kreator konten mengungkap mendapatkan teror dan intimidasi setelah menyuarakan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah. Kasus-kasus tersebut antara lain menimpa Ramon Dony Adam yang dikenal sebagai DJ Donny, Sherly Annavita, dan Chiki Fawzi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah dengan tegas

KAB. SEMARANG, Lingkar.news – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Semarang menyatakan setuju dan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sikap tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengemukakan kemungkinan pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Semarang, Sudarjak Agus Kusworo, menilai wacana

Jakarta, Lingkar.news – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi diberlakukan mulai Jumat, 2 Januari 2026. Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI menyambut pemberlakuan dua UU tersebut yang sekaligus menandai sistem hukum

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo Pareira menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Andreas menilai Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan bahwa Pasal 22E Ayat

Bandung, Lingkar.news – Penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) elektronik secara luring (offline) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diklaim memangkas biaya operasional hingga 90 persen, dinilai menjadi model efisiensi birokrasi baru yang layak diadaptasi untuk pemilihan umum tingkat nasional. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam keterangan di Bandung, Senin, 29 Desember 2025 menegaskan

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Gerindra mendukung wacana kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah. Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menilai wacana tersebut merupakan langkah berani untuk mengevaluasi dan mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini diterapkan. Menurutnya, mekanisme pilkada langsung