Top News

LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Badan Gizi Nasional resmi mencabut status pembekuan sementara terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) per 10 Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah seluruh unit SPPG yang sempat dihentikan operasionalnya dinyatakan telah memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan yang dipersyaratkan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Denpasar. […]

Mataram, Lingkar.news – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) berhasil mengungkap 129 kasus penyalahgunaan serta peredaran narkotika dalam kurun waktu dua pekan selama pelaksanaan Operasi Antik Rinjani 2026. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, menyatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan masif yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda

Mataram, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan seluruh persoalan legalitas status kepemilikan lahan di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, dapat tuntas pada tahun ini. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan kepastian hukum serta menciptakan iklim pariwisata yang inklusif bagi seluruh pihak. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah

SUMBAWA, LINGKAR.NEWS – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Sumbawa menggelar diskusi lintas batas kecamatan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pendampingan desa di Kota Sumbawa, Selasa (11/8/2026). Pertemuan yang berlangsung di Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas ini menjadi wadah bagi para pendamping dari lima kecamatan, yakni Alas Barat, Empang, Tarano, Labuhan Badas, dan Ropang,

MATARAM, Lingkar.news – Upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membawa perkara gratifikasi yang dikenal sebagai kasus ‘dana siluman’ DPRD NTB ke tingkat banding terhenti di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. PN Mataram menyatakan permohonan banding JPU terhadap putusan bebas tiga anggota DPRD NTB – Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman Putra, dan M. Nashib Ikroman – tidak memenuhi

KOTA MATARAM, LINGKAR.NEWS – APAD Indonesia menggelar Pertemuan Tinjauan Tengah Semester (Midterm Meeting) pada 10 Agustus 2026 di Hotel Lombok Astoria, Nusa Tenggara Barat, guna mengevaluasi capaian program penguatan desa tangguh bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, ini menjadi forum strategis bagi pemangku kepentingan tingkat

LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, resmi merampungkan proyek pemeliharaan jalan gang sepanjang 2.530 meter pada Selasa (11/8/2026). Proyek infrastruktur yang menelan anggaran sebesar Rp89.267.500 ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas mobilitas warga, mulai dari aktivitas ekonomi petani hingga akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Pengerjaan fisik ini

LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 dan Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 pada Senin (11/8/2026). Kegiatan yang berlangsung partisipatif ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan desa serta menyepakati program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Gizi Nasional (SIPGN) guna memperkuat efisiensi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran program pemenuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Langkah strategis yang diimplementasikan pada Selasa (11/8/2026) ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan ke dalam satu ekosistem data digital yang terhubung dari tingkat

LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan instruksi pengetatan standar operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Seluruh yayasan dan mitra pengelola SPPG diwajibkan merekrut chef profesional yang memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) paling lambat 11 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah