JAKARTA, Lingkar.news – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi demo bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Aksi demo berlangsung sekitar tujuh jam sejak Jumat siang. Rombongan mahasiswa dengan berbagai warna almamater itu bergerak dari Jalan MH Thamrin menuju kawasan Bundaran HI sebelum tertahan oleh penjagaan aparat keamanan.
Para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran dalam demonstrasi tersebut, meliputi:
- Hentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
- Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Hentikan militerisme di ranah sipil
- Desak Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya
BEM UI mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat yang menderita akibat terpuruknya ekonomi. Mereka menyoroti rupiah melemah, harga kebutuhan melambung, lapangan kerja sulit, sementara utang negara membengkak.
“Pemerintah terlalu sibuk memperkuat kekuasaan dan melindungi oligarki hingga lupa, atau memang tidak peduli, dengan penderitaan rakyat kecil,” tulis BEM UI dalam pernyataan resmi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai bahwa pengelolaan APBN serta kebijakan fiskal pemerintah sangat buruk, salah satunya terkait program MBG.
“MBG itu di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget. Tidak dicantumkan spesifik berapa anggarannya, hanya dijelaskan bahwa untuk mendukung pendidikan maka berhak dipakai untuk MBG,” ungkapnya.
Menurut BEM UI, dana APBN untuk program MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat lebih baik dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Namun, yang terjadi justru praktik bagi-bagi proyek dalam program-program prioritas Presiden Prabowo tersebut.
Massa demo membubarkan diri sekitar pukul 21.00 WIB dan meninggalkan lokasi unjuk rasa, setelah berdikusi dengan aparat keamanan. Demonstrasi berlangsung kondusif, meskipun sempat memanas beberapa kali dikarenakan adanya upaya untuk menerobos penjagaan petugas.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Salah satu poin dievaluasi adalah skema insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Ya, insentif Rp6 juta per hari tiap SPPG akan kami evaluasi,” ujarnya.
BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat dan melakukan moratorium terhadap titik-titik SPPG baru. Berdasarkan virtual account, saat ini terdapat 27.877 dapur SPPG.
“Kami hentikan di situ. Kami tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Jadi kami mau menata,” katanya.
Rencana evaluasi muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG akibat membengkaknya jumlah titik dapur.
Menurut Zulhas, jumlah titik dapur MBG yang semula direncanakan sekitar 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Penambahan 6.877 titik SPPG dari rencana awal itu menimbulkan pemborosan Rp1 tirliun per bulan.
“(Dapur SPPG) membengkak 6.877 titik. Kalau insentif Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan,” ujar Zulhas.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
