JAKARTA, Lingkar.news – Badan Karantina Indonesia (Barantin) berkomitmen menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Sekretaris Utama Barantin Shahandra Hanitiyo turut menghadiri Peluncuran Nasional E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas.
“Kami mendukung sepenuhnya program yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas. Tentunya kami menindaklanjuti dengan berjalannya program hingga Juli mendatang yang diimplementasikan di lingkup Barantin,” ujar Shahandra di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, M.PA Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Mengenai jumlah ASN Barantin, Shahandra yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (PPSDM KHIT) Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan ada 5.975 pegawai yang sudah terdaftar dalam pembelajaran elektronik tersebut.
Berdasarkan data PPSDM KHIT per tanggal 10 Juni, sebanyak 3.281 pegawai atau 55 persen di antaranya telah menyelesaikan program e-learning.
“Masyarakat dan pengguna jasa bila menemukan penyimpangan dalam pelayanan dengan bukti yang jelas, silakan untuk melaporkan melalui kanal pengaduan Barantin atau Lapor. Kami berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan integritas pegawai. Biaya layanan sudah ditetapkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” imbuhnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa e-learning ini sangat penting bagi ASN di seluruh Indonesia. Menurutnya, ASN sebagai sumber daya manusia (SDM) harus berubah menjadi lebih baik karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik yang menjadi prioritas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kalau SDM-nya tidak berubah sangat sulit mewujudkan integritas ASN, tujuannya untuk memberikan pelayanan publik berkualitas. Dulu pernah ada revolusi mental dan reformasi birokrasi,” ujar Setyo dalam sambutannya.
Setyo menyoroti bahwa penyimpangan biasanya berawal bukan dari hal besar, melainkan dari hal-hal kecil seperti memberikan imbalan tertentu atas layanan yang diterima. Melalui pembelajaran ini, ia berharap dapat membuka insting ASN untuk mampu membedakan antara hal yang benar dan salah.
“Integritas ini semoga menjadi gaya hidup, seperti halnya berolahraga, kuliner, dan lainnya. Berani menolak. Berani menyatakan tidak. Demi mewujudkan keberhasilan bersama agenda dalam skala nasional,” jelasnya.
Setyo juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi 12 kementerian dan pemerintah daerah yang telah menjadi wilayah percontohan (piloting). Berdasarkan data KPK, jumlah ASN yang telah mengikuti e-learning dalam tahap piloting ini mencapai 55.493 pegawai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya berasal dari satu keputusan dan kebijakan saja. Integritas tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus ditanamkan secara terus-menerus.
“Konteks program e-learning yang digagas oleh KPK ini penting menjadi budaya kerja yang baik. Integritas ASN meliputi profesionalitas, beretika, melayani, dan dipercaya masyarakat. Integritas ASN tidak dibangun oleh satu instrumen, melainkan melalui ekosistem yang saling menguatkan. Pendekatan ini memastikan nilai integritas tertanam dalam sistem, budaya, kompetensi, akses pembelajaran, dan dukungan kebijakan secara berkelanjutan,” jelas Rini.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh. Selain itu, hadir pula perwakilan dari kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam tahap piloting maupun yang mengimplementasikannya pascapeluncuran nasional.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
