JAKARTA, Lingkar.news – Ratusan warga terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan bantuan 12.000 liter air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Bantuan tersebut disalurkan sebagai respons cepat setelah pemerintah daerah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Penyaluran dilakukan melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penyediaan layanan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.
Menurut Dody, ketersediaan air memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terlebih ketika perubahan iklim meningkatkan risiko krisis air di berbagai wilayah.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Dody di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Bantuan air bersih tersebut menyasar warga di Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, serta Dusun Madak Belek 2, Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki dengan total 12.000 liter dan ditampung dalam tandon berkapasitas 5.300 liter. Bantuan itu diperuntukkan bagi 220 kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan.
Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes mengatakan kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, distribusi air bersih merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat.
“Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” kata Dades.
Ia menjelaskan, Kementerian PU bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dades menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak menjadi kunci dalam menghadapi potensi kekeringan yang masih berlangsung selama musim kemarau.
Distribusi bantuan air bersih akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat terdampak tetap memperoleh layanan air secara optimal.
Melalui langkah tanggap darurat tersebut, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga Lombok Barat yang terdampak kekeringan dapat terpenuhi sekaligus mengurangi risiko sosial akibat keterbatasan akses air bersih selama musim kemarau.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
