JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan anggaran untuk menutupi penambahan anggaran ibadah haji Rp1,77 triliun, meski prosesnya masih digodok untuk memastikan landasan hukum usulan penggunaan anggaran tersebut.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan bahwa kenaikan biaya tersebut dipicu oleh meningkatnya tarif penerbangan dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
“Kami memastikan kita akan menutup permintaan tambahan anggaran itu. Kemudian sumbernya, kita masih berdiskusi dengan teman-teman DPR, terutama terkait dengan landasan hukumnya,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Gus Irfan menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji.
“Tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu,” katanya.
Baca juga: Prabowo: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta Meski Harga Avtur Naik
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa Garuda Indonesia mengajukan kenaikan biaya sebesar Rp974,8 miliar, sedangkan Saudia Airlines sebesar Rp802,8 miliar untuk kebutuhan transportasi jemaah.
Kenaikan tersebut membuat total biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.
“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut. Angka-angkanya ada di situ, total selisih yang diperlukan Rp1,77 triliun,” kata Gus Irfan.
Untuk menutup kebutuhan tambahan anggaran tersebut, Kemenhaj telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan.
Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, komponen biaya penerbangan haji bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Sementara itu biaya penerbangan petugas kelompok terbang (kloter) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
