MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat upaya hilirisasi industri tambak udang sebagai strategi meningkatkan investasi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat daya saing sektor perikanan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Ramah Tamah dan Diskusi Hilirisasi Industri Tambak Udang yang digelar bersama pelaku usaha dan Shrimp Club Indonesia (SCI) Wilayah Lombok di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (19/6/2026).
Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan industri udang yang berkelanjutan, berorientasi ekspor, dan mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Jangan ragukan komitmen kami untuk mendorong industri perikanan di daerah kami karena kami ingin menjadi provinsi yang investor friendly. Kami ingin investor mendapatkan keuntungan, masyarakat merasakan manfaat, dan lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Iqbal, keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pengembangan industri tambak udang. Pemerintah daerah tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengorbankan kelestarian lingkungan yang menjadi penopang jangka panjang sektor perikanan dan pariwisata.
“Kita ingin tambak udang bisa berdampingan dengan sektor pariwisata. Karena itu, keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga memastikan stabilitas kebijakan dan kemudahan investasi di NTB. Bahkan, pemerintah provinsi berkomitmen menjaga regulasi yang mendukung dunia usaha selama masa kepemimpinannya.
“Saya bisa memberikan jaminan bahwa empat tahun ke depan tidak akan ada regulasi tingkat provinsi yang tidak ramah terhadap investor,” tegasnya.
Selain menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov NTB juga mendorong hilirisasi agar hasil perikanan tidak hanya diproduksi, tetapi juga diolah dan diekspor langsung dari daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperbesar penerimaan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendukung investasi, termasuk regulasi dan infrastruktur untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan udang.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang menempatkan hilirisasi sebagai agenda strategis nasional.
“Dislutkan NTB telah menyiapkan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan hilirisasi udang. Kami juga siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi kawasan seluas 100 hektare di sekitar Bandara Internasional Lombok,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga akan membentuk tim terpadu guna mempercepat proses perizinan investasi sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kepastian dan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya.
Sementara itu, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Andi Tamsil, menilai hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi sektor udang dapat dirasakan lebih besar oleh daerah penghasil.
“Selama ini kontribusi sektor udang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal di daerah. Karena itu, hilirisasi perlu diperkuat agar manfaat ekonominya tetap berputar di daerah,” ujarnya.
Andi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kualitas input produksi sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing industri udang nasional. Menurutnya, pelaku usaha lebih membutuhkan kepastian berusaha dibandingkan berbagai bentuk subsidi yang tidak berkelanjutan.
Ia menambahkan, penerapan standar internasional juga harus menjadi perhatian, mulai dari penggunaan benur bersertifikat bebas penyakit hingga penghindaran antibiotik terlarang agar produk udang Indonesia dapat diterima di pasar global.
Senada dengan itu, Ketua SCI Wilayah Lombok, Suryadi Adinata, menyebut industri tambak udang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari risiko produksi hingga hambatan perdagangan internasional.
“Budidaya tambak udang menghadapi tantangan regulasi, risiko gagal panen, hingga isu global seperti tarif antidumping dan standar internasional,” katanya.
Menurut Suryadi, penyederhanaan perizinan, kepastian investasi, dan percepatan hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri udang NTB.
Melalui forum ini, pemerintah daerah dan pelaku usaha sepakat bahwa hilirisasi industri tambak udang menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing NTB di pasar global dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
