MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh warganya yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) dan jemaah umrah, dalam kondisi aman.
Pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi bersama kementerian terkait serta perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.
155 PMI Asal NTB dalam Kondisi Aman
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, memastikan seluruh PMI asal NTB dalam kondisi aman.
“Berdasarkan koordinasi terakhir Disnakertrans NTB dengan BP2MI, seluruhnya dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujarnya di Mataram, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan data resmi BP2MI tercatat sebanyak 155 pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah.
Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
1.372 Jemaah Umrah NTB Masih di Arab Saudi
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jemaah umrah asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi.
Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umrah NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jemaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Bandara Lombok.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 orang telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan kepulangan jemaah umrah ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umrah rata-rata 9 hingga 12 hari.
“Kita doakan kepulangan jemaah umrah ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala,” kata Ahsanul Khalik.
Saat ini, sebanyak 1.372 jemaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalankan ibadah umrah.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.
“Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
