JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) fokus menangani enam provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan panjang.
Enam provinsi tersebut meliputi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan, yang memiliki lahan gambut cukup luas sehingga membutuhkan pengelolaan ekosistem secara lebih detail dan konkret.
“Tahun ini El Nino berkategori rendah hingga moderat tetapi terjadi pada musim kemarau, sehingga dampaknya diproyeksikan lebih signifikan,” kata Hanif saat apel pagi di Kantor KLH, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, BMKG memperkirakan curah hujan berada di bawah 100 mm per bulan atau rata-rata kurang dari 5 mm per hari. Kondisi tersebut meningkatkan potensi hari tanpa hujan dan menghambat upaya modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla.
Hanif menegaskan pemantauan tinggi muka air tanah gambut menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup setempat.
Ia menyebut beberapa wilayah telah mengalami penurunan muka air tanah hingga 150 cm dan 80 cm, sementara kondisi aman berada di atas 40 cm dari permukaan tanah.
“Penurunan di bawah 80 cm menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran,” ujarnya.
Untuk itu, KLH mendorong pemetaan detail tinggi muka air tanah di seluruh wilayah pengawasan serta aktivasi alat pemantau (logger) secara otomatis maupun manual.
Selain itu, Hanif juga menyoroti pentingnya pengawasan di area konsesi, baik perkebunan maupun kehutanan, yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.
“Maka, lakukan akselerasi untuk mendorong mereka melakukan pengawasan tinggi muka air tanah. Selanjutnya, lakukan permintaan dengan detail lokasi-lokasi kanal yang berada di daerah gambut masing-masing yang diawasi,” tuturnya.
KLH juga mendorong reaktivasi kelompok masyarakat peduli api di daerah rawan, serta identifikasi kebutuhan pendanaan dan penguatan koordinasi lintas kementerian.
Menurut Hanif, langkah-langkah tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau panjang, di mana kesiapan teknis, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama penanganan karhutla.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
