LOMBOK TIMUR, Lingkar.news – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini diarahkan lebih tajam dengan menjadikan desa sebagai titik awal utama.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr M Fachri MSi, menyatakan pelindungan tidak lagi bisa dimulai saat pekerja berada di luar negeri, tetapi harus sejak dari desa, saat keputusan untuk bermigrasi mulai terbentuk.
Hal ini disampaikan Fachri dalam Lokakarya Multi Stakeholder Forum di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengangkat tema “Penguatan Ekosistem Pelindungan PMI Berbasis Desa melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder.”
“Desa adalah titik awal migrasi. Di sanalah informasi diterima, keputusan diambil, dan masa depan ditentukan. Ketika desa kuat, migrasi akan aman. Sebaliknya, ketika desa lemah, kerentanan akan muncul,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP3MI NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, perwakilan Pemkab dan Polres Lombok Timur, serta para kepala desa dari Desa Migran Emas di Lombok Timur.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pelindungan PMI yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam paparannya, Fachri menegaskan dua prioritas utama pemerintah, yakni perbaikan pelindungan PMI secara menyeluruh serta penguatan tata kelola migrasi yang terintegrasi.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada implementasi dan koordinasi lintas sektor di lapangan.
Program Desa Migran Emas menjadi salah satu instrumen utama dalam pendekatan ini. Program tersebut dirancang sebagai strategi sistemik untuk membangun ekosistem pelindungan dan pemberdayaan PMI dari tingkat akar rumput, serta telah dikembangkan di ratusan desa di berbagai wilayah Indonesia.
“Kolaborasi bukan lagi pelengkap, tetapi fondasi. Tanpa sinergi lintas sektor, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama bahwa desa tidak boleh lagi menjadi titik awal kerentanan, melainkan harus menjadi titik awal pelindungan.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, diharapkan migrasi dapat benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
