LOMBOK TIMUR, LINGKAR.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Gizi Nasional (SIPGN) guna memperkuat efisiensi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran program pemenuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Langkah strategis yang diimplementasikan pada Selasa (11/8/2026) ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan ke dalam satu ekosistem data digital yang terhubung dari tingkat pusat hingga satuan pelayanan di lapangan.
Sistem ini dirancang untuk memantau alur kerja operasional secara *real-time*, mulai dari perencanaan menu oleh nutrisionis, manajemen distribusi di dapur, hingga pengawasan keuangan dan administrasi. Integrasi lintas lini tersebut diharapkan mampu menjamin transparansi anggaran serta mempercepat respons terhadap kendala teknis yang terjadi di tingkat daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat menegaskan bahwa platform ini merupakan instrumen krusial dalam menjaga integritas program pemerintah. “SIPGN bukan sekadar aplikasi, melainkan tulang punggung dari transparansi dan akuntabilitas program gizi nasional. Dengan sistem ini, pengambil kebijakan di tingkat pusat hingga pelaksana teknis di dapur terhubung dalam satu data yang akurat secara real-time, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.
Dalam operasionalnya, SIPGN melibatkan pembagian peran yang spesifik. Di tingkat lapangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri dari kepala satuan, pengawas gizi, tim dapur, hingga pengawas administrasi bertugas menginput data harian. Sementara itu, BGN di tingkat daerah dan pusat berperan melakukan validasi, evaluasi kinerja, serta merumuskan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) melalui *dashboard* analitik nasional.
Melalui optimalisasi sistem ini, BGN menargetkan seluruh porsi bantuan gizi dapat terdistribusi secara akurat dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran serta memastikan standar mutu bahan pangan tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan nutrisi masyarakat di setiap wilayah.
Penulis : Bung Mawenk / Pemerhati Masyarakat Desa – Lokasi : (Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)
