LOMBOK BARAT, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menggelar Musyawarah Tematik Pra Musrenbangdes atau Rembuk Stunting pada Rabu (12/8/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pencegahan dan penurunan angka stunting sekaligus menjaring usulan kegiatan strategis untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027.
Musyawarah yang berlangsung di Desa Bajur ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Desa, BPD, TP PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), tenaga kesehatan Puskesmas Perampuan, hingga unsur tokoh masyarakat dan pendamping desa.
Forum ini menjadi wadah krusial untuk memetakan kondisi riil stunting di lapangan serta merumuskan solusi intervensi yang tepat sasaran.
Kepala Desa Bajur, H. Muhammad Husni, SH, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang harus dijalankan secara serius di tingkat desa.
“Program pencegahan dan penurunan stunting merupakan program wajib dan prioritas pemerintah untuk menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas. Rembuk stunting ini menjadi upaya identifikasi kondisi stunting di desa sekaligus mencari solusi konkret terhadap program pencegahan dan penurunan stunting,” ujar Husni dalam sambutannya.
Dalam pemaparan evaluasi, pihak Puskesmas Perampuan menyoroti sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya kasus bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), rendahnya kesadaran keluarga dalam pengobatan anak, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Labuapi, Syamsul Hadi, menekankan pentingnya sinergitas antarpihak. Menurutnya, Rembuk Stunting harus menjadi instrumen untuk merumuskan intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Hasil diskusi dalam forum tersebut menghasilkan sejumlah usulan strategis, di antaranya pendataan ulang warga yang belum memiliki atau memiliki BPJS Kesehatan tidak aktif, penguatan advokasi pola asuh keluarga, serta pembentukan kelas khusus bagi balita BGM (Bawah Garis Merah) dan stunting.
Selain itu, peserta juga mengusulkan penyesuaian menu Makanan Bergizi (MBG) agar lebih sesuai dengan kebutuhan gizi anak di wilayah tersebut.
Seluruh usulan yang telah dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2027. Pemerintah Desa Bajur berkomitmen agar hasil musyawarah ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif, melainkan berlanjut pada aksi nyata berupa pendampingan berkelanjutan kepada keluarga sasaran demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
Penulis : Syamsul Hadi, S. Psi / Pendamping Desa – Lokasi : (Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)
