MATARAM, Lingkar.news – Kasus Hilda, perempuan asal Lombok yang mengaku mendapat perlakuan bernuansa rasis saat berselisih dengan seorang penjahit di Bali, memicu polemik dan menjadi perhatian publik di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Bali dan NTB ikut memberikan respons. Dua Senator Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dan Ni Luh Djelantik, menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap kasus tersebut.
Sementara itu, Senator NTB TGH Ibnu Kholil menyayangkan sikap AWK dalam video pertemuan dengan Hilda yang kemudian viral di media sosial.
Polemik kembali mencuat setelah video pertemuan Hilda dengan AWK beredar luas. Dalam rekaman tersebut, AWK mempertanyakan keputusan Hilda mengunggah video perselisihannya dengan pihak penjahit ke media sosial.
AWK juga menyinggung dampak yang dialami keluarga penjahit setelah kasus tersebut menjadi viral.
“Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu nih suaminya sama-sama penjahit loh, dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan, mau kamu kasih makan? Mau enggak ngasih ibu ini kerjaan, mau tanggung jawab enggak?” kata AWK dalam video yang beredar.
AWK juga menyinggung kemungkinan pihak keluarga penjahit menempuh jalur hukum terkait penyebaran video.
“Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini sudah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu karena kamu nyebarin video orang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian warganet menilai AWK sedang mengingatkan konsekuensi penyebaran video di media sosial. Namun, sebagian lainnya mengkritik cara penyampaian tersebut karena dinilai terkesan menempatkan Hilda dalam posisi terpojok.
Di tengah polemik tersebut, Senator Bali Ni Luh Djelantik secara terbuka memberikan dukungan kepada Hilda. Melalui akun media sosialnya, Ni Luh menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai nilai uang dalam perselisihan antara pelanggan dan penjahit.
“Ini bukan masalah seribu rupiah, ini masalah ada di penjahit yang sudah mencaci maki, menyerang suku, mengancam pelanggan dengan kata-kata kasar. Hilda hanya meminta haknya, mengapa urusan jadi panjang begini?” tulis Ni Luh.
Ni Luh juga meminta Hilda tidak khawatir dan menyatakan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian.
“Kepada adik Hilda, jangan kuatir. Ibu Ni Luh akan bicara dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tidak ada satu orang pun dan siapapun yang berhak mengintimidasi Hilda,” tulisnya.
Dari NTB, Senator TGH Ibnu Kholil turut memberikan respons. Dalam video pernyataan yang beredar pada Jumat (14/8/2026), Ibnu Kholil mengatakan telah menerima informasi mengenai Hilda, warga asal Lombok yang merantau di Bali.
Ibnu Kholil menyatakan menyayangkan dugaan perlakuan bernuansa rasis terhadap Hilda. Ia juga menyoroti sikap AWK dalam video pertemuan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sikap dari saudara Arya Wedakarna, anggota DPD Dapil Bali, terkesan memojokkan saudari Hilda asal Lombok,” kata Ibnu Kholil sebagaimana terdengar dalam video yang beredar.
Kasus Hilda sebelumnya bermula dari perselisihan terkait pengerjaan pakaian dengan seorang penjahit di Bali. Adu mulut antara keduanya terekam dan kemudian beredar di media sosial.
Dalam rekaman tersebut terdapat ucapan yang kemudian dipersoalkan karena dinilai bernuansa rasis dan menyinggung asal-usul Hilda.
Persoalan awal telah dibawa ke mediasi di Polsek Abiansemal. Kedua pihak disebut telah berdamai dan saling memaafkan. Namun, beredarnya video pertemuan berikutnya kembali memantik polemik di tengah masyarakat.
Kasus Hilda kini ramai diperbincangkan di Bali maupun Lombok. Perdebatan tidak hanya menyangkut dugaan ucapan bernuansa rasis, tetapi juga cara mediasi, posisi Hilda dalam penyelesaian perkara, penyebaran video di media sosial, hingga munculnya peringatan mengenai kemungkinan penggunaan UU ITE.
Perbedaan respons dua Senator Bali juga membuat polemik tersebut tidak semata-mata dapat dibingkai sebagai persoalan Bali versus Lombok. AWK mempertanyakan konsekuensi viralnya video Hilda, sedangkan Ni Luh Djelantik memberikan dukungan terbuka kepada Hilda.
Dari NTB, Senator TGH Ibnu Kholil turut menyayangkan sikap AWK yang dinilainya terkesan memojokkan Hilda.
Hingga kini, berbagai tudingan dan pernyataan yang berkembang merupakan klaim serta pandangan para pihak berdasarkan rekaman dan informasi yang beredar. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Jurnalis: Ichan
Editor: Basuki
