Mataram, Lingkar.news – Anggota DPRD NTB menyoroti lonjakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 yang naik menjadi Rp58 miliar. Legislator mendesak Pemerintah Provinsi NTB memberikan klarifikasi transparan mengenai dasar penambahan anggaran tersebut serta laporan realisasi penggunaan dana awal.
Anggota DPRD NTB, M. Aminurlah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana darurat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Anggaran awal tercatat Rp15 miliar di dalam APBD murni, lalu ada penambahan Rp43 miliar sehingga totalnya menjadi Rp58 miliar. Kami di dewan perlu mempertanyakan dasar kenaikan ini dan meminta klarifikasi resmi serta laporan realisasi dana yang sebelumnya,” kata Aminurlah, Rabu (26/8/2026).
Ia menekankan bahwa dana BTT harus diprioritaskan untuk penanganan krisis air bersih dan pemulihan pasca-musibah kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah.
“Bisa dipakai untuk pemulihan Sade. Karena kejadian Sade itu musibah yang kita tidak prediksi kan,” ujarnya.
Aminurlah menambahkan bahwa dewan akan memperketat fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Dewan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Penggunaan BTT harus dilaporkan secara transparan agar publik dan legislatif dapat memastikan bahwa dana benar-benar terserap untuk kebutuhan darurat masyarakat NTB, bukan terpakai di luar prioritas yang seharusnya,” kata Aminurlah.
Terkait mekanisme pertanggungjawaban, ia kembali menegaskan perlunya kejelasan detail penggunaan dana tambahan tersebut.
“Tambahan sebesar Rp43 miliar tersebut dinilai perlu disertai kejelasan alasan serta transparansi penggunaannya,” katanya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
