MATARAM, Lingkar.news – Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mempersoalkan rencana kebutuhan anggaran Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan, pembiayaan sebesar itu dinilai tidak realistis jika harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet menilai permintaan KONI Pusat agar daerah tuan rumah menyiapkan anggaran Rp1 triliun tidak masuk akal.
Menurutnya, salah satu tujuan NTB menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur olahraga.
“Jika sekarang, semua beban dikenakan ke daerah yang menjadi tuan rumah. Ini nggak logis dan tidak fair,” ujarnya di Mataram, Senin (2/11/2026).
Made bahkan menyatakan NTB sebaiknya mundur sebagai tuan rumah apabila seluruh kebutuhan pembiayaan PON justru dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Jika lagi daerah dibebankan. Kemudian ada kewajiban harus ada dana untuk PON 2028 sampai Rp1 triliun, baiknya NTB mundur saja sebagai tuan rumah PON. KONI Pusat, jelas namanya main-main,” katanya.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal NTB saat ini sedang tertekan. Pemerintah pusat menahan 50 persen dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov NTB dengan nilai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026.
Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan daerah. Karena itu, Made menilai penambahan kewajiban anggaran Rp1 triliun untuk PON 2028 akan semakin membebani APBD NTB.
Ia mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan KONI Pusat untuk membahas kepastian pembiayaan penyelenggaraan PON.
Made menegaskan DPRD NTB akan menolak apabila seluruh pembiayaan PON 2028 dipaksakan menggunakan APBD.
“Kami tunggu kemampuan lobi Pak Gubernur soal ini. Karena kondisi sekarang saja, kita semuanya sudah kelimpungan, lagi ada kewajiban dana Rp1 triliun,” ucapnya.
Penolakan terhadap pembebanan anggaran tersebut juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir. Ia menilai kemampuan APBD NTB tidak memungkinkan untuk menanggung kebutuhan Rp1 triliun.
“Barang mustahil (Pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegas Muzihir.
Meski demikian, Muzihir mengaku belum ingin berspekulasi lebih jauh mengenai permintaan KONI Pusat tersebut. Ia berencana bertemu dengan Pemprov NTB untuk membicarakan persiapan penyelenggaraan PON 2028.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON 2028 mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan awal.
Menurut Suwarno, perhitungan terperinci baru bisa dilakukan setelah masing-masing bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja dan menyusun kebutuhan penyelenggaraan.
“Ya, mungkin Rp1 triliun,” kata Suwarno seusai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 NTB di Mataram, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, estimasi tersebut mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON, bukan hanya perbaikan fasilitas pertandingan. Sementara itu, anggaran renovasi venue akan menjadi kebutuhan tambahan di luar perkiraan Rp1 triliun tersebut.
“Anggaran Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi (anggaran, red),” katanya.
(Ichan/Lingkar.news)
