JAKARTA, Lingkar.news – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan sekitar 4.000 pegawai tambahan guna mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, kebutuhan tambahan sumber daya manusia (SDM) tersebut muncul karena jumlah pegawai yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja lembaganya.
“Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan,” katanya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut Taruna, kebutuhan tambahan pegawai tidak terlepas dari makin luasnya tanggung jawab BPOM. Saat ini, lembaga tersebut turut mendukung pengawasan terhadap 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP.
Selain itu, BPOM juga mendapat penugasan untuk mendampingi 4,3 juta pelaku UMKM.
Di saat yang sama, pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan dari perdagangan digital. Taruna mengatakan batas antarnegara semakin kabur sehingga pelanggaran di satu negara dapat berdampak ke negara lain.
Menurutnya, sebagian besar pelanggaran yang ditemukan saat ini berkaitan dengan penjualan produk secara daring, mulai dari obat, makanan, kosmetik, hingga suplemen.
“Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority), BPOM juga mendapat tugas untuk memastikan rempah-rempah yang diekspor ke Amerika Serikat telah memenuhi standar dan memiliki sertifikasi yang diperlukan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Taruna menilai BPOM membutuhkan SDM yang kompeten serta dukungan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Taruna, penerapan AI juga dapat mendukung pengelolaan SDM yang lebih objektif melalui sistem meritokrasi.
“Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” terangnya.
Meski demikian, Taruna menegaskan teknologi hanyalah alat bantu. Keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kebijakan para pemimpin.
“Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
