Politik

JAKARTA, Lingkar.news – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari akademisi dan pengamat politik. Salah satunya datang dari Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Ia menilai, jika wacana tersebut direalisasikan, maka akan menjadi bentuk nyata kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Dinilai Abaikan Kedaulatan Rakyat Menurut […]

JAKARTA, Lingkar.news – Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, merespons wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, perubahan tersebut bukan solusi tepat untuk persoalan Pilkada saat ini. Firman menegaskan bahwa Pilkada langsung masih dapat dipertahankan dengan sejumlah langkah strategis agar lebih efisien dan berintegritas, tanpa harus mengubah mekanisme

JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat mitigasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Firman menilai kebijakan serta langkah konkret pemerintah menunjukkan kapasitas dan potensi besar Indonesia dalam menghadapi risiko bencana alam secara mandiri, tanpa

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya menolak secara tegas wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. “PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional,

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan Pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikan

JAKARTA, Lingkar.news – Baru-baru ini viral di media sosial sejumlah kreator konten mengungkap mendapatkan teror dan intimidasi setelah menyuarakan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah. Kasus-kasus tersebut antara lain menimpa Ramon Dony Adam yang dikenal sebagai DJ Donny, Sherly Annavita, dan Chiki Fawzi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah dengan tegas

KAB. SEMARANG, Lingkar.news – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Semarang menyatakan setuju dan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sikap tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengemukakan kemungkinan pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Semarang, Sudarjak Agus Kusworo, menilai wacana

Jakarta, Lingkar.news – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi diberlakukan mulai Jumat, 2 Januari 2026. Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI menyambut pemberlakuan dua UU tersebut yang sekaligus menandai sistem hukum

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo Pareira menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Andreas menilai Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan bahwa Pasal 22E Ayat

Bandung, Lingkar.news – Penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) elektronik secara luring (offline) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diklaim memangkas biaya operasional hingga 90 persen, dinilai menjadi model efisiensi birokrasi baru yang layak diadaptasi untuk pemilihan umum tingkat nasional. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam keterangan di Bandung, Senin, 29 Desember 2025 menegaskan