Politik

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kunjungan kerja luar negeri dilakukan untuk menjaga kepentingan rakyat Indonesia, khususnya dalam mempertahankan dan membuka lapangan kerja. “Saya jalan-jalan (kunjungan kerja luar negeri) untuk menjaga rakyat saya. Untuk menjaga apa? Lapangan kerja,” kata Prabowo sebagaimana diunggah akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara (@kemensetneg.ri), Kamis (26/3/2026). Peran Strategis Presiden dalam […]

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyatakan tak setuju soal wacana kegiatan belajar bagi siswa sekolah kembali dilaksanakan secara daring mulai April 2026 demi kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang dilakukan pemerintah. Menurut Esti, belajar dari pengalaman Covid-19, strategi pembelajaran daring kurang efektif bagi siswa sekolah. Ia mengatakan

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat pada momen halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026 PDIP di Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan para dubes yang hadir berasal dari Inggris, Iran, Palestina, serta Wakil Duta Besar Rusia. Bahas

JAKARTA, Lingkar.news – Pengajar Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi (Awiek), menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka memberikan sinyal positif bagi konsolidasi pemerintahan saat ini. Menurutnya, pertemuan Prabowo dengan Megawati, yang juga Ketua Umum PDIP, menepis anggapan bahwa PDIP adalah gangguan bagi pemerintah. “Menepis anggapan

JAKARTA, Lingkar.news – Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungan terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat, khususnya anggota kabinet maupun anggota DPR RI, sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapan dirinya jika pemerintah memutuskan untuk memotong gaji pejabat demi kepentingan negara. “Pemerintah harus

JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026), menyetujui lima nama anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Kelima calon tersebut sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI pada Rabu

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak akan lagi menerima gajinya sebagai anggota DPR RI, setelah mulai aktif kembali beraktivitas di kompleks parlemen, Senayan. Sahroni menegaskan tidak akan mengambil gaji sebagai wakil rakyat hingga akhir masa jabatannya pada 2029. “Gaji tidak terima. Tidak tahu (jumlah) gaji saya juga berapa,”

JAKARTA, Lingkar.news – Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan sebagai cabang kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demi menjaga independensi lembaga. Pernyataan itu disampaikan Jimly pada rapat dengar pendapat umum terkait desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu yang digelar Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda Silaturahmi dan Diskusi Kebangsaan yang dihadiri para mantan Presiden RI, tokoh nasional, serta jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026) malam. Dalam momen yang sarat simbol kebangsaan itu, Presiden Prabowo duduk di tengah meja utama, diapit Presiden ke-7 RI Joko Widodo di sisi kanan dan

YOGYAKARTA, Lingkar.news – Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada mengusulkan renegosiasi perjanjian resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Usulan ini muncul karena perjanjian ART dinilai berpotensi mengancam kedaulatan negara dan bertentangan dengan konstitusi. “Apabila ratifikasi dari perjanjian ART tidak mengakomodasi tujuan-tujuan yang tercantum di dalam undang-undang maupun UUD