Top News

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan langkah awal yang strategis dalam menghadirkan kepastian […]

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan pasokan air bersih hingga strategi menjaga produksi pertanian melalui optimalisasi lahan. “BPBD

MATARAM, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memberhentikan operasional 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) belum sesuai standar. Sebelumnya pada 31 Maret 2026, BGN juga menutup sementara 302 SPPG di NTB, lantaran belum memiliki SLHS

MATARAM, Lingkar.news – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan mengamankan 800 liter solar yang dikemas dalam sejumlah drum plastik. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes FX Endriadi, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah

DOMPU, Lingkar.news – Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Bambang Firdaus melaporkan sejumlah akun media sosial (medsos) ke pihak kepolisian terkait tudingan perselingkuhan dengan seorang anggota polisi wanita (polwan). Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Dompu, AKP Masdidin, membenarkan adanya laporan tersebut. “Kami hanya membenarkan kalau pengaduannya sudah diterima di Polres Dompu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).

MATARAM, Lingkar.news – Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menemukan ketidaksesuaian tarif angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP) non-ekonomi pada arus balik Lebaran 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengungkapkan bahwa berdasarkan keputusan resmi Dinas Perhubungan NTB, tarif rute Bima–Mataram ditetapkan sebesar Rp330.000. Namun, di lapangan masyarakat justru dikenakan tarif hingga Rp400.000,

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan kebijakan baru yang mewajibkan para pejabat struktural untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi menuju kantor untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, mengatakan kebijakan itu merupakan arahan langsung dari Wali Kota Mataram sebagai langkah

LOMBOK UTARA, Lingkar.news – Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penyelam asal Inggris Robert Peter (46) yang dilaporkan hilang di perairan Gili Air Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (24/3/2026). Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal I, Gusti Komang Aryadana, menjelaskan korban ditemukan pada pukul 13.20 WITA di kedalaman sekitar 12 meter, tidak jauh

MATARAM, Lingkar.news – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir rob yang dapat menggenangi kawasan pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 17 sampai 27 Maret 2026 atau saat libur Lebaran. Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Satria Topan Primadi mengatakan banjir rob disebabkan oleh fenomena pasang maksimum air

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1447 Hijriah sebesar Rp625 ribu bagi 3.063 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkot. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan internal pemerintah daerah. “Besaran THR untuk PPPK