Top News

MATARAM, Lingkar.news – Geopark Rinjani-Lombok berhasil mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark dengan meraih Kartu Hijau atau Green Card untuk kedua kalinya dalam proses revalidasi internasional yang berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, pada 28 April 2026. General Manager Geopark Rinjani, Qwadru Putro Wicaksono, mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa tata kelola Geopark Rinjani-Lombok […]

MATARAM, Lingkar.news – Perputaran uang dari penjualan hewan kurban asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, dengan konsentrasi pengiriman terbesar menuju pasar utama Jabodetabek. Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI), Furqan Sangiang, mengatakan rata-rata sebanyak 20.000 ekor sapi dikirim setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang

MATARAM, Lingkar.news – Bank NTB Syariah menjalin kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam penerimaan wakaf uang guna memperkuat ekonomi syariah serta mendukung program Gerakan Indonesia Berwakaf. Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Bayt Al Quran, Jakarta, antara Ketua Lembaga Kenazhiran BWI, M Ali Yusuf, dan Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, Adhi

LOMBOK UTARA, Lingkar.news – PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Semangat tersebut selaras dengan peringatan Hari Kartini yang menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, salah satunya melalui program Srikandi Women Support Women yang dilaksanakan di

MATARAM, Lingkar.news – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mendorong masyarakat untuk terus menggalakkan budaya siaga bencana sebagai kunci utama dalam menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan. “Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi bisa meminimalkan dampaknya melalui kesiapsiagaan,” kata Iqbal dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 di kawasan Car Free Day Jalan

MATARAM, Lingkar.news – Bank NTB Syariah menghadirkan kegiatan Mataram Friday Relax sebagai ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang mulai digelar rutin sejak 24 April 2026 di Teras Udayana ini mempertemukan masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha dalam satu wadah terbuka dan inklusif. Direktur Utama Bank

Lombok Barat (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) meskipun kini sedang mengalami keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan daerah walau terdampak pemangkasan transfer keuangan daerah sebanyak Rp310 miliar. “Rasio belanja infrastruktur terhadap APBD mencapai 38,69 persen.

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap menghentikan izin baru bagi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Arahan tersebut meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan izin baru bagi ritel modern. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa penghentian izin

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan potensi maritim yang besar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. “Komite itu diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah

LOMBOK TIMUR, Lingkar.news – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini diarahkan lebih tajam dengan menjadikan desa sebagai titik awal utama. Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr M Fachri MSi, menyatakan pelindungan tidak lagi bisa dimulai saat pekerja berada di luar negeri, tetapi harus sejak dari desa, saat keputusan