Nusa Tenggara Barat, Lingkar.news – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota (Saleh-Moyo-Tambora) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, akan menjadi magnet investasi baru di Indonesia Timur, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi biru.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, pada Sabtu (25/7/2026) menyatakan bahwa pengembangan kawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, menarik investasi jangka panjang, serta membuka lapangan kerja berkualitas.
Todotua menegaskan bahwa pengembangan KEK Samota harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas guna mengoptimalkan keunggulan daerah sekaligus mendukung kebijakan investasi nasional pada sektor produktif, ekonomi hijau, industri kreatif, agro-maritim, serta penguatan logistik.
Todotua menjelaskan, investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pemerintah menargetkan realisasi sebesar Rp13.032,8 triliun pada 2025–2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Terkait progres nasional, ia mencatat hingga semester I tahun 2026, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.040,6 triliun dengan distribusi yang semakin merata, di mana 50,2 persen realisasi berada di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, posisi NTB semakin strategis dengan capaian investasi sebesar Rp216,7 triliun selama periode 2021 hingga triwulan II tahun 2026. Sektor pariwisata NTB sendiri mencatat investasi kumulatif Rp190 triliun sejak 2023 hingga semester I 2026, menjadikannya lima besar provinsi tujuan investasi sektor tersebut.
Todotua menilai Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan kompetitif karena posisinya di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang berfungsi sebagai simpul logistik penghubung wilayah barat dan timur Indonesia.
Kesimpulannya, status KEK bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menarik investasi yang berkelanjutan dan terukur. Keberhasilan KEK Samota sangat bergantung pada kesiapan ekosistem investasi yang komprehensif, mulai dari kepastian regulasi hingga ketersediaan infrastruktur pendukung.
Pemberian status KEK bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah memastikan bahwa kawasan tersebut layak secara ekonomi dan finansial, memiliki kepastian lahan, mempunyai rencana bisnis yang jelas, didukung infrastruktur yang memadai, serta memiliki investor yang siap merealisasikan investasinya, ujar Todotua.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
