Mataram, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk membangun 106 titik sumur bor. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata mengatasi bencana kekeringan yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengungkapkan bahwa estimasi biaya untuk pembangunan satu titik sumur bor berkisar antara Rp300 juta hingga Rp350 juta.
“Artinya, total anggaran yang dibutuhkan untuk 106 titik mencapai sekitar Rp31,8 miliar,” ujarnya usai Rakor Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadiri Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Jumat (24/7/2026).
Sadimin menambahkan, nilai anggaran tersebut berpotensi meningkat apabila lokasi pengeboran memiliki cadangan air melimpah yang memerlukan instalasi jaringan distribusi lebih luas. Meski telah mengusulkan 106 titik berdasarkan data desa miskin ekstrem, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan kembali. Hal ini dilakukan karena ketersediaan air tanah tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan suatu desa.
“Belum tentu miskin ekstrem terus tidak ada air. Walau pun tidak miskin ekstrem, kadang-kadang tidak ada air juga,” tegas Sadimin.
Sebagai kesimpulan, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan sumur bor sebagai solusi permanen karena lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pengiriman air tangki secara berkala bagi masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa NTB saat ini menempati peringkat keempat nasional sebagai daerah yang paling rawan terhadap bencana kekeringan di Indonesia.
“Sebelum terjadi bencana, untuk kekeringan ini ada operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur-sumur bor bagi daerah yang dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki,” ujar Suharyanto.
Suharyanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera merealisasikan usulan tersebut. Namun, bagi wilayah yang secara geologis tidak memiliki cadangan air bawah tanah, bantuan darurat tetap akan disiasati dengan pengiriman mobil tangki.
“Untuk titik-titik-nya kita akan berkoordinasi dengan masyarakat, yang paling tahu itu masyarakat terdampak setelah ini kita akan tindak lanjuti,” katanya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
