JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyiapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secepat mungkin dengan pelaksanaan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah membahas tindak lanjut rencana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung sejumlah komponen pembiayaan untuk melihat kebutuhan anggaran dan kemungkinan skema pelaksanaan program tersebut.
Perhitungan itu mencakup penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Pendidikan Gratis dari TK hingga PTN, Skema dan Anggaran Disiapkan
Kajian kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kajian tersebut menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus melihat berbagai kemungkinan skema penerapan.
Hasil perhitungan selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Untuk memperdalam kajian tersebut, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Brian berharap tim khusus tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Hasil kajian tersebut nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
