Mataram, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengusulkan pembangunan 135 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani, pada Jumat (17/7/2026) menyatakan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan gizi bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berada di daerah terpencil.
Usulan dapur MBG untuk wilayah 3T itu tersebar di seluruh wilayah Bumi Gora. Di Pulau Sumbawa terdapat 75 usulan dan 60 titik usulan berada di Pulau Lombok.
Ia menegaskan seratusan titik baru yang diusulkan itu sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan skema khusus dalam menyalurkan menu MBG kepada penerima manfaat.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat di setiap wilayah 3T tidak sama seperti daerah perkotaan. Distribusi MBG oleh setiap dapur 3T akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jumlah sasaran, serta tingkat kesulitan akses di masing-masing wilayah.
Idealnya satu dapur MBG melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, untuk daerah terpencil jumlahnya bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan sebaran penduduk dan kondisi geografis.
Kalau memang hanya 300 atau 400 penerima manfaat, tetap akan dilayani. Semuanya disesuaikan dengan jumlah sasaran dan kondisi wilayah.
Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Pemprov NTB berkomitmen memastikan fleksibilitas operasional dapur MBG guna menjangkau kelompok rentan di wilayah terpencil melalui penyesuaian skema distribusi berdasarkan realitas geografis dan jumlah sasaran.
Asisten I Setda Provinsi NTB ini mengakui operasional dapur di kawasan 3T membutuhkan biaya lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah masih menyusun skema pembiayaan dan distribusi yang tepat dengan karakteristik daerah terpencil.
Nanti tergantung kondisi wilayahnya. Bisa menggunakan kendaraan roda dua yang dimodifikasi. Untuk daerah kepulauan, dapur bisa berada di pesisir daratan, kemudian makanan diantar menggunakan speedboat atau perahu.
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini juga tengah mendata ulang sasaran dan jumlah penerima manfaat. Pendataan ulang dilakukan agar penyaluran program prioritas Presiden Prabowo itu tepat sasaran berdasarkan nama dan alamat penerima.
Fathul mengatakan proses verifikasi data tersebut sekaligus memprioritaskan masyarakat yang selama ini belum terlayani, khususnya di wilayah terpencil yang belum terdata.
Ia menambahkan, hingga kini petunjuk teknis terbaru dari BGN terkait perluasan sasaran penerima manfaat masih disiapkan.
Harapan kita prioritasnya adalah daerah terpencil, masyarakat desil paling rendah, serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
