admin

JAKARTA, Lingkar.news – Partai Gerindra tengah menggelar rapat Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) untuk membahas soal Sudewo, Bupati Pati selaku kader Partai Gerindra yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu aja hasilnya,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, merespons terjaringnya Bupati Pati Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026. Gerindra Jateng Tunggu Hasil Resmi KPK Sudaryono menegaskan bahwa Partai Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan terhadap Sudewo, yang juga

PATI, Lingkar.news – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pati merespons kabar bahwa Bupati Pati Sudewo, yang juga kader potensial Partai Gerindra, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026. Hingga Senin malam, Sudewo dilaporkan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Mapolres Kudus. Meski KPK

JAKARTA, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah menyepakati tidak akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) pada tahun 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di kompleks parlemen,

JAKARTA, Lingkar.news – Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat mendeklarasikan diri sebagai partai politik (parpol), dan menyatakan harapan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Deklarasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Gerakan Rakyat Ingin Anies Jadi Presiden Ketua Umum

JAKARTA, Lingkar.news – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari akademisi dan pengamat politik. Salah satunya datang dari Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Ia menilai, jika wacana tersebut direalisasikan, maka akan menjadi bentuk nyata kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Dinilai Abaikan Kedaulatan Rakyat Menurut

JAKARTA, Lingkar.news – Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, merespons wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, perubahan tersebut bukan solusi tepat untuk persoalan Pilkada saat ini. Firman menegaskan bahwa Pilkada langsung masih dapat dipertahankan dengan sejumlah langkah strategis agar lebih efisien dan berintegritas, tanpa harus mengubah mekanisme