Nasional

JAKARTA, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kekeliruan informasi mengenai periode penyaluran anggaran. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi sekitar Rp500 juta untuk periode 12 hari pelaksanaan program. “Dalam rangka transparansi […]

KARAWANG, Lingkar.news – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan tidak ada lubang di jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa wilayah barat pada H-10 Lebaran 2026. Hal itu disampaikan Dody saat meninjau kesiapan jalan nasional Pantura Jawa wilayah barat di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026). Sisa 2.500 Lubang, Ditargetkan Tuntas H-10 Dody menyebut, berdasarkan laporan

JAKARTA, Lingkar.news – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan insentif Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) strategis untuk mencegah pemborosan APBN. Dadan menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi isu yang beredar bahwa kebijakan fasilitas SPPG merupakan kebijakan pemborosan. Menurutnya, skema tersebut justru merupakan strategi yang efisien dan minim risiko untuk

KARAWANG, Lingkar.news – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan sebanyak 869 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah diaktifkan kembali setelah sebelumnya ada 11 juta penerima manfaat yang dinonaktifkan. “Dari sekitar 11 juta penerima manfaat yang sebelumnya dinonaktifkan, sebanyak 869 ribu telah aktif kembali melalui berbagai skema,” kata Gus

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencermati modus penipuan dalam penempatan pekerja migran, di mana posisi kerja yang dijanjikan berbeda antara sebelum dan sesudah keberangkatan ke luar negeri. “Ini juga menjadi hal yang perlu kita cermati. Modus ini mungkin akan kami dalami lebih jauh,” kata Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, dalam konferensi

JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan empat alumni yang dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Sebagai catatan, per 31 Januari 2026, delapan orang penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi pengembalian dana. “Dari delapan orang tadi, empat orang

JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah menargetkan pengiriman 300 ribu hingga 500 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke berbagai negara mulai April 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar usai rapat koordinasi bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (24/2/2026). “Target ya tentu sebanyak-banyaknya. Minimal

JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, melaporkan sebanyak 44 penerima beasiswa (awardee) LPDP dijatuhi sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan. Dari jumlah tersebut, delapan orang telah dikenai sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. “Kami sudah melakukan penelitian terhadap lebih dari

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan suami dari alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral di media sosial akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara, termasuk bunga. Purbaya mengatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait. Suami DS yang juga merupakan

JAKARTA, Lingkar.news – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluruskan isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Teddy menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan. “Itu tidak benar,” ujarnya dalam pernyataan melalui Sekretariat Kabinet, Minggu (23/2/2026). Produk Wajib Halal Tetap Harus Bersertifikat Teddy menegaskan, seluruh produk yang