Nasional

JAKARTA, Lingkar.news – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu pengesahan setelah meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk […]

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan masih banyak masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam menjaga dokumen kependudukan, sehingga kasus kehilangan KTP elektronik

JAKARTA, Lingkar.news – Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada usia 54 tahun di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026) dini hari pukul 00.10 WIB. Zulmansyah berpulang akibat serangan jantung. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan duka mendalam atas kepergian sosok sahabat yang dinilainya sebagai salah satu kader terbaik

JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan tujuh rekomendasi perbaikan. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK. Dalam laporan itu disebutkan, program MBG memiliki alokasi anggaran besar yang meningkat dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026.

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia. Perintah tersebut diberikan setelah Bahlil melaporkan hasil evaluasi sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang terindikasi ilegal, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung, konservasi, hingga cagar alam. “Ada

TANGERANG, Lingkar.news – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjajaki kolaborasi strategis dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga mereka. Pertemuan yang berlangsung di Tzu Chi Center, Gedung DAAI ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam menghadirkan perlindungan menyeluruh, mulai dari tahap pra-penempatan, masa kerja di luar

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya anomali dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana sekitar 10 persen kelompok masyarakat terkaya masih tercatat sebagai penerima subsidi iuran BPJS Kesehatan. Temuan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Menurut Budi, anomali ini

JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah Indonesia mempertegas kedaulatan teritorial di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, setelah tuntasnya penegasan batas darat dengan Malaysia yang membuat luas wilayah Indonesia bertambah 127,3 hektare. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut kesepakatan tersebut sebagai hasil diplomasi damai yang memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. “Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan anggaran untuk menutupi penambahan anggaran ibadah haji Rp1,77 triliun, meski prosesnya masih digodok untuk memastikan landasan hukum usulan penggunaan anggaran tersebut. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan bahwa kenaikan biaya tersebut dipicu oleh meningkatnya tarif penerbangan dari Garuda Indonesia dan

JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menetapkan 20 wilayah aglomerasi pada 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Penetapan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan sampah diprioritaskan di wilayah kota dan aglomerasi dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari. Hal tersebut disampaikan