LOMBOK TIMUR, Lingkar.news – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mulai mengubah pendekatan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Jika selama ini penanganan lebih banyak dilakukan ketika masalah muncul di luar negeri, kini desa didorong menjadi titik awal pelindungan migrasi sejak sebelum keberangkatan.
Arah kebijakan itu ditegaskan dalam forum kolaboratif bertajuk Penguatan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Lombok Timur, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas penguatan Program Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera atau Desa Migran EMAS.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. M. Fachri, menegaskan Lombok Timur memiliki posisi penting dalam tata kelola migrasi nasional karena menjadi salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.
Karena itu, menurutnya, desa tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai wilayah administratif, tetapi harus menjadi pusat pelindungan masyarakat migran.
“Desa adalah gerbang pertama migrasi, titik awal pelindungan, sekaligus fondasi utama untuk memastikan migrasi memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fachri.
Forum tersebut merupakan kolaborasi antara KP2MI, International Organization for Migration (IOM), dan Yayasan INFEST Yogyakarta.
Hadir dalam kegiatan itu sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, BPS, Kementerian HAM, Ombudsman RI, BP3MI NTB, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah desa.
Dalam paparannya, Fachri menjelaskan Desa Migran EMAS tidak dirancang sekadar sebagai program administratif, melainkan sebagai gerakan sosial berbasis desa untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan keluarga migran.
Melalui program tersebut, desa diarahkan menjadi pusat edukasi migrasi aman, pusat pendataan PMI, pusat layanan informasi, hingga pusat pengembangan ekonomi keluarga pekerja migran.
“Kolaborasi intervensi diperlukan dalam memberdayakan masyarakat desa kantong-kantong PMI sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang luas melalui Desa Migran EMAS,” katanya.
Ia menilai tantangan pekerja migran Indonesia masih sangat kompleks, mulai dari keberangkatan nonprosedural, praktik perekrutan tidak etis, perdagangan orang, penahanan dokumen, eksploitasi, hingga kekerasan terhadap PMI.
Karena itu, pemerintah mulai menekankan pendekatan berbasis data dan penguatan tata kelola desa agar persoalan migrasi bisa dicegah sejak awal.
Dalam forum tersebut juga dibahas penyusunan modul panduan kolaboratif antara KP2MI, IOM, dan INFEST yang nantinya digunakan desa dalam memperkuat implementasi Desa Migran EMAS.
Panduan itu akan membantu desa mulai dari pendataan migrasi, penyusunan perencanaan desa, pembentukan peraturan desa, hingga pelaksanaan program pemberdayaan dan pelindungan PMI secara praktis.
Menurut Fachri, keberhasilan tata kelola migrasi tidak semata diukur dari jumlah penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi dari dampak ekonomi dan sosial yang ditinggalkan bagi keluarga dan desa asal PMI.
“Kita ingin pekerja migran tidak hanya pulang membawa uang, tetapi juga membawa perubahan,” ujarnya.
Ia berharap remitansi PMI ke depan tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi ikut mendorong pendidikan anak, usaha produktif keluarga, hingga pembangunan desa.
Di NTB sendiri, isu pekerja migran masih menjadi salah satu persoalan sosial paling besar. Selain dikenal sebagai daerah kantong PMI, NTB juga menghadapi tantangan terkait perlindungan keluarga migran, migrasi nonprosedural, hingga kerentanan sosial perempuan dan anak yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri.
Karena itu, pendekatan berbasis desa mulai dipandang sebagai salah satu strategi paling realistis untuk memperkuat pelindungan PMI dari akar persoalan.
“Jika desa kuat melindungi, maka migrasi akan membawa kesejahteraan, bukan kerentanan,” pungkas Fachri.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
