Top News

MATARAM, Lingkar.news – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mendorong masyarakat untuk terus menggalakkan budaya siaga bencana sebagai kunci utama dalam menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan. “Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi bisa meminimalkan dampaknya melalui kesiapsiagaan,” kata Iqbal dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 di kawasan Car Free Day Jalan

MATARAM, Lingkar.news – Bank NTB Syariah menghadirkan kegiatan Mataram Friday Relax sebagai ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang mulai digelar rutin sejak 24 April 2026 di Teras Udayana ini mempertemukan masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha dalam satu wadah terbuka dan inklusif. Direktur Utama Bank

Lombok Barat (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) meskipun kini sedang mengalami keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan daerah walau terdampak pemangkasan transfer keuangan daerah sebanyak Rp310 miliar. “Rasio belanja infrastruktur terhadap APBD mencapai 38,69 persen.

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap menghentikan izin baru bagi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Arahan tersebut meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan izin baru bagi ritel modern. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa penghentian izin

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan potensi maritim yang besar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. “Komite itu diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah

LOMBOK TIMUR, Lingkar.news – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini diarahkan lebih tajam dengan menjadikan desa sebagai titik awal utama. Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr M Fachri MSi, menyatakan pelindungan tidak lagi bisa dimulai saat pekerja berada di luar negeri, tetapi harus sejak dari desa, saat keputusan

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan langkah awal yang strategis dalam menghadirkan kepastian

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan pasokan air bersih hingga strategi menjaga produksi pertanian melalui optimalisasi lahan. “BPBD

MATARAM, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memberhentikan operasional 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) belum sesuai standar. Sebelumnya pada 31 Maret 2026, BGN juga menutup sementara 302 SPPG di NTB, lantaran belum memiliki SLHS

MATARAM, Lingkar.news – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan mengamankan 800 liter solar yang dikemas dalam sejumlah drum plastik. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes FX Endriadi, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah