MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk membenahi sistem transportasi di daerah tersebut guna mendukung berbagai program strategis.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair menyebut sektor transportasi darat memiliki peran vital dalam menunjang ketahanan pangan hingga pengembangan pariwisata unggulan.
“Organda harus secara aktif memperjuangkan dan mewujudkan sistem transportasi yang selamat, tertib, dan berkelanjutan,” kata Abul Chair saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Organda NTB di Mataram, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, Organda tidak hanya berfungsi sebagai organisasi formal, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh kelancaran distribusi yang sangat bergantung pada sistem transportasi yang baik.
“Jangan bicara ketahanan pangan atau pariwisata unggulan jika layanan transportasi-nya masih belum tertata dengan baik. Semua sektor ini butuh dukungan sistem transportasi yang kuat dan aman,” tegasnya.
Selain pembenahan sistem, Abul Chair juga mendorong pelaku usaha angkutan untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dan memperkuat kolaborasi.
“Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama, melainkan cara kerja yang saling terhubung dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum menegaskan peran strategis Organda sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha transportasi.
Ia juga mendorong adanya regulasi yang jelas terkait kendaraan modifikasi seperti odong-odong agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami berharap pemerintah segera membuat payung hukum untuk odong-odong. Jangan sampai masalahnya berlarut-larut seperti transportasi online di masa lalu,” katanya.
Junaidi juga mengungkapkan beban yang dihadapi pengusaha angkutan akibat kenaikan pajak opsen dari 9 persen menjadi 12 persen.
Kondisi ini dinilai memperlebar selisih harga beli kendaraan antara NTB dengan daerah lain seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta. Akibatnya, banyak warga dan pengusaha di NTB lebih memilih membeli kendaraan di luar daerah.
“Jangan heran kalau di jalanan Lombok ini, perbandingannya satu pelat DR, sepuluh pelat luar. Selisih harga beli mobil baru bisa mencapai Rp25 juta hingga Rp70 juta dibanding Jakarta. Ini kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujar Junaidi.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
