Top News

MATARAM, Lingkar.news – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam akses belajar serta peneningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sebagai bentuk apresiasi kepada guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), Pemprov NTB menyiapkan anggaran tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu bagi

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membangun ekosistem agromaritim terintegrasi sebagai strategi memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah bagi ekonomi daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan langkah itu dilakukan melalui harmonisasi kebijakan bersama tim percepatan pembangunan daerah guna mempercepat hilirisasi komoditas unggulan.

Mataram LINGKAR.NEWS – Sebanyak 64 desa di Kabupaten Lombok Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk mendukung program desa berdaya yang dicetuskan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengentaskan kemiskinan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Dukcapil NTB, Lalu Hamdi mengatakan, alokasi bantuan keuangan khusus ini diberikan kepada 250 desa di seluruh NTB pada

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas putusan hakim terhadap tiga terdakwa korupsi dana insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ), khususnya terkait upaya pemulihan kerugian keuangan negara senilai Rp1,8 miliar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah, Dimas Praja Subroto melalui pernyataan yang diterima di Mataram, Jumat, memberikan apresiasi

SUMBAWA BARAT, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan distribusi energi bersubsidi tersebut dipastikan tepat sasaran, karena gas elpiji 3 kilogram bersubsidi itu untuk warga miskin. “Gas elpiji subsidi 3 kilogram pada prinsipnya diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sumbawa Barat Suryaman di

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Wakil Ketua (Waka) Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendistribusikan sebanyak 150 ribu bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Untuk 2026, kami mendistribusikan sebanyak 150 ribu beasiswa dengan sebaran di wilayah Pulau Lombok,” ujar Lalu Hadrian Irfani di Mataram, Jumat. Ia mengatakan bantuan

Mataram (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh sebanyak 18 ribu kuota sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat untuk pembuatan sertifikat halal produk pelaku UMKM di tahun 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad mengatakan sertifikat halal merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan daya saing produk

Lombok Tengah (LINGKAR.NEWS) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pelatihan manajemen ritel dan kurasi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendukung pemasaran produk di ritel modern di daerah setempat. “Ini salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Lombok Tengah,” kata Bupati Lombok Tengah

Mataram, LINGKAR.NEWS – Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 707 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Alhamdulillah, sampai dengan saat ini sudah 707 KDKMP sudah melaksanakan RAT atau 60 persen dari target nasional sampai akhir tahun 70 persen. Kita optimis bisa melampaui itu,” kata Kepala Dinas Koperasi

MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan perencanaan dan penentuan sasaran program. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bantuan sosial dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan tumpang tindih data yang selama ini